Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Polres PPU – Ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi saksi dari upaya nyata pencegahan korupsi dan pungutan liar di wilayah tersebut. Giat sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten PPU tahun 2023. Selasa ( 21/11/2023)
Acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten PPU tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.
Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Hendrik Eka Bahalwan S.H, S.I.K Melalui Wakapolres Penajam Paser Utara Kompol Bergas Hartoko S.E, S.H, M.H, Sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor PPU, perlu saya sampaikan bahwa korupsi dan pungutan liar bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Praktik ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Oleh karena itu, melibatkan Kepolisian dalam upaya pencegahan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang perlu menjadi perhatian kita bersama:
Komitmen Kepolisian: Kami, di Kepolisian Resor PPU, bertekad untuk secara aktif ikut serta dalam memerangi korupsi dan pungutan liar. Kami akan bekerja bersama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan ini.
Peran Masyarakat: Keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam upaya pencegahan ini. Masyarakat sebagai mata dan telinga kepolisian dapat memberikan informasi yang berharga untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan transparansi.
Kerjasama Antarinstansi: Keberhasilan dalam pencegahan korupsi tidak bisa dicapai sendiri. Perlu adanya kerjasama yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Penegakan Hukum yang Adil: Kepolisian siap menindak tegas pelaku korupsi dan pungutan liar sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberlanjutan proses hukum akan menjadi landasan bagi keadilan bagi seluruh masyarakat.
Sekian beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal bagi perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten PPU. Saya berharap, dengan sinergi dan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan bermartabat.
Sosialisasi ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam menanggulangi korupsi dan pungutan liar. Inspektur Daerah Kabupaten PPU turut memberikan arahan penting terkait strategi pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan.
Selain membahas strategi pencegahan, giat ini juga memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai urgensi peran setiap individu dan instansi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
Melibatkan Inspektur Daerah Kabupaten PPU sebagai pembicara utama menjadi bukti nyata bahwa pemerintah setempat sangat serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik.
Kegiatan ini bukan hanya merupakan pertemuan formal, tetapi juga menjadi ajang interaktif di mana peserta dapat berdiskusi, bertukar ide, dan menggali solusi bersama untuk mengatasi tantangan terkait korupsi dan pungutan liar. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait, diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal menuju Kabupaten PPU yang lebih maju, transparan, dan berintegritas.
Humas Polda Kaltim