Polres Kutai Barat Sosialisasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Perkuat Sinergi Penertiban Kawasan Hutan

 

KUTAI BARAT – Polres Kutai Barat memfasilitasi kegiatan edukasi dan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026) pukul 15.00 WITA.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai II Gedung SPKT Polres Kutai Barat tersebut dihadiri Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, instansi kehutanan, pihak perusahaan pertambangan, para petinggi kampung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Tim Satgas PKH yang hadir terdiri dari Kombes Pol. M. Ischaq Said, S.H., M.H., Kombes Pol. Hans Rachmatulloh Irawan, S.I.K., M.H., dan Kolonel Czi. Ganda Tarius, S.Sos.

Sementara itu, Polres Kutai Barat diwakili Wakapolres Kompol Subari, S.Sos., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol Hartono, S.H., serta sejumlah pejabat utama Polres Kutai Barat.

Dalam pemaparannya, Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa Perpres Nomor 5 Tahun 2025 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kawasan hutan, khususnya terhadap aktivitas perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban dilakukan melalui sejumlah langkah, di antaranya penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, serta pemulihan aset di kawasan hutan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa sasaran penertiban mencakup pihak-pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa perizinan, memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan, maupun memperoleh perizinan melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan disampaikan Pasi Intel Kodim 0912/Kbr, Kapten Arm. Nedi, S.H., terkait pihak yang bertanggung jawab dalam pemulihan kawasan hutan serta kriteria yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa pemulihan kawasan hutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sementara itu, penentuan pelanggaran didasarkan pada status perizinan, pemenuhan persyaratan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan masyarakat, dapat memahami kebijakan pemerintah terkait penertiban kawasan hutan serta mendukung pelaksanaannya secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Polres Kutai Barat juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), membangun koordinasi lintas instansi, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung penegakan hukum di Kabupaten Kutai Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *